Pembantaian Syariat Islam di Aceh

answering-ff.org

Cita-cita dan harapan negeri yang bersya’riat mungkin, kini, hanya akan tinggal kenangan. Sebuah harapan akan kehidupan yang islami dengan menjalankan syariat yang kaffah, tanpa terasa mulai hilang. Kondisi yang terlihat justru sebuah pembantaian terhadap syariat Islam itu sendiri.

Terprovokasi, memprovokasi, diprovokasi? Anda boleh berpikir seperti itu.

Kita harus jujur dengan kondisi saat ini. Kita tidak lagi dapat membohongi diri kita, tidak lagi harus bertopeng dan “bermegah-megahan” dengan label syariat Islam. Karena kondisi yang terjadi saat ini sangat menyedihkan dan memalukan.

Entah mengapa, keadilan itu selalu menjadi barang yang sangat mahal di negeri ini, sebuah negeri yang bersyariat Islam. Padahal, salah satu tujuan penegakan syariat Islam itu adalah untuk sebuah keadilan dan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi, masyarakat pun semakin apatis dan tidak sedikit pula yang ikut-ikutan bermain “curang” atas ketidakadilan yang selama ini dilihatnya.

Hukum memang hanya untuk orang kecil, hukum memang untuk dilanggar. Itulah yang saya lihat saat ini.

Syariat Islam di Aceh tidak lebih sebagai “tumbal” kepentingan dan keegoan. Saya tidak tahu, apakah syariat Islam sebagai tumbal bagi masyarakat atau masyarakatlah yang menjadi tumbal dari syariat islam itu sendiri demi kepentingan “ego”.

Berbicara real, lihatlah, apa yang terjadi dengan syariat Islam di Aceh. Hampir 10 tahun berjalan, Kondisi Aceh nyaris tidak ada perubahan.

Pelanggaran syariat Islam terus menerus terjadi, bahkan semakin vulgar. Bukan hanya masyarakat awam, pejabat pemerintah, mahasiswa, pelajar, seolah-olah berlomba untuk melakukan kemaksiatan (mesum). Jadi tidaklah salah jika ada anggapan, syariat islam di Aceh adalah Syariat yang berbalut maksiat.

Lihat saja, pemberitaan media di Aceh, nyaris setiap harinya masyarakat dicecoki oleh pemberitaan narkoba, pembunuhan, khalwat, korupsi hingga prostitusi. Jika melihat persentase, setiap tahun justru mengalami peningkatan yang luar biasa.

Pembantaian Syariat ini mulai terasa sejak Wilayatul Hisban atau WH sudah tidak berdiri sendiri secara independen. WH sudah serumah dengan SatPol PP. Dulu, sewaktu awal-awal serumah, memang WH tidak cocok dengan Satpol PP, bahkan sempat jotos-jotosan antara Wh dan satpol PP pada sebuah perhelatan besar.

Tapi sekarang, jangan heran dan terkejut saat melihat anggota WH ikut bersama SatPol PP “memberangus” kios pedagang di pinggir jalan. Mereka sudah sangat lengket ibarat dua sejoli.

Ntah ada hubungannya tau tidak, marwah WH pun lama-kelamaan mulai luntur dimata masyarakat. Sudah banyak  cerita dan kasus yang melibatkan anggota WH. Sebagai pengayom yang juga mencoba mencicipi korban “tangkapannya”. Masih ingat bagaimana tiga oknum WH memperkosa seorang gadis “tangkapannya” di Langsa? Sangat memilukan!

Nah, sekarang coba kita lihat. Dimana kasus itu berada? Bagaimana pelakunya ditindak? Semuanya hilang ditelan bumi.

Kasus terakhir, dua insan berlainan jenis terpaksa dihukum cambuk karena ketahuan berciuman.  B E R C I U M A N !!!

Benar-benar pembantaian terhadap keadilan. Coba kita runut ulang kasus-kasus mesum yang melibatkan pejabat dan orang-orang besar di Aceh? Dimana semuanya? Hilang ditelan fulus (uang).

Syariat Islam di aceh bisa dibeli dengan uang. Ada uang, akan bebas dari cambuk dan hukuman, bahkan ada uang, kasusnya juga bisa dibayar ke media agar tidak terpublish. Sangat menyedihkan memang!

Nah, bagi korban dari masyarakat awam yang tidak berduit, apes dah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain harus menerima nasib syariat Islam.

Kasus korupsi? Jangan Tanya lagi. Masih ingat status aceh sebagai daerah paling korupsi di Indonesia? Saat itu aceh sudah berstatus syariat Islam. Dan nyatanya, hingga saat ini, korupsi masih merajalela di Aceh.

Belum lagi dengan aturan Qanun yang gamang di Aceh. Qanun Jinayah misalnya. Justru Pemerintah Aceh hingga saat ini masih belum menandatanganinya. Padahal Qanun Jinayah merupakan kunci pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Qanun Jinayah yang telah disahkan itu masih 50 persen. Belum masuk pembahasan korupsi dan hal-hal penting lainnya.

Saat pengesahan Qanun Jinayah, justru ratusan orang dari berbagai ormas melakukan demo penolakan. Seolah-olah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berjuang sendiri terhadap Qanun Jinayah demi terlaksananya syariat Islam di Aceh. Dalam qanun Jinayah termaktub hukuman rajam di Aceh.

Yusny Saby, salah seorang tokoh pendidikan dan ulama di Aceh bahkan pernah meminta, Pemimpin Harus Mampu Terapkan Qanun Jinayah

Saat ini, disaat Partai Aceh memegang sebagian besar kursi di DPRA, ternyata Qanun Jinayah juga tidak jelas juntrungnya.

Lalu untuk apa semua perjuangan yang mengatasnamakan rakyat ini! Dimana perjuangan yang mengatasnamakan keadilan ini!

Karena itu, saya menganggap, saat ini telah terjadi pembantaian Syariat Islam di Aceh!

Bersambung……

Advertisement