Standard

Sejumlah Dinas Hadir tanpa kepala

Ranqanun Aceh Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh Kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) mendapat Kritikan. Mereka berharap ada qanun tandingan, untuk penyempurnaan.


Carut marut Ranqanun Aceh tentang pendelegasian kewenangan Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS), ternyata bukan isapan jempol. Buktinya, Dinas Pariwisata Aceh, menganggap mereka tidak perlu memberikan masukan.

Aneh? Setidaknya begitulah kesan yang muncul. Begitupun, dari beberapa dinas yang diundang, hanya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang siap memberikan masukan untuk perbaikan Ranqanun DKS ini. Salah satunya adalah, dengan menyiapkan sandingan terhadap rancangan qanun tersebut.

Sebelumnya, para anggota dewan mengusulkan Ranqanun tadi, karena Sabang merupakan satu-satunya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia. Kecuali itu, Sabang telah mempunyai dasar hukum (de jure) bagi pengembangan dan pembangunan serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Sayangnya, dasar hukum yang dikuatkan dengan UU No. 37 Tahun 2000 ini, ternyata implementasi di lapangan belum memberikan dampak positif dan hasil nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan Sabang. Undang-Undang tersebut dipandang masih banyak kelemahan, terutama belum jelasnya status kelembagaan Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Dilihat dari segi yuridis, pendelegasian wewenang dari Pemerintah Aceh kepada DKS, untuk kemudian dilaksanakan BPKS, sebenarnya akan memberikan kepastian hukum terhadap segala izin yang dikeluarkan oleh BPKS atas nama DKS. Semua itu untuk pengusaha di kawasan sabang. Dengan cara ini, maka akan memberikan hasil yang efesien. Sebab, dengan terciptanya prosedur yang lebih sederhana, cepat dan akurat, akan memberikan dampak kecil bagi Pemerintah Aceh sendiri.

Begitupun, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), minggu lalu di DPR Aceh. Yang muncul justru, banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, ada dinas yang telah diundang ternyata tidak dapat hadir. Kalau pun ada, hanya diwakilkan dengan memberi berbagai alasan klasik.

Keadaan ini dianggap sangat tidak sehat demi kelancaran perumusan draf qanun DKS tersebut. Entah karena suasana ini pula, Burhanuddin SH dari Komisi F selaku panitia legeslasi angkat bicara. ”Kami sedikit kecewa setelah mendengar beberapa tanggapan dari unsur Pemerintah Aceh. Dari semua pemikiran yang berkembang, sebetulnya pada hari ini kami berharap dan sangat berharap menerima konsep-konsep baru serta sumbangan pikiran untuk qanun ini. Tetapi banyak pihak yang tidak paham embrio kawasan Sabang ini,” ujar Burhanuddin kesal.

Anggota dewan dari Fraksi PPP ini menambahkan. Contoh nyata apa yang diperlihatkan Dinas Pariwisata Aceh. “Kita undang hari ini untuk dapat memberikan konsep, nyatanya Dinas Pariwisata tidak menyiapkan konsep, biro ekonomi juga tidak ada konsep. Kita buat qanun ini inisiatif dari teman-teman dengan harapan kekurangan dari teman anggota dewan dapat diisi oleh pemerintah dan pakar. Jadi ada saling bantu membantu,” ujar wakil rakyat asal pemilihan Aceh Utara.

Kejengkelan Burhanuddin bukannya tidak beralasan. Karena tanggapan yang diutarakan oleh wakil dari Dinas Pariwisata Aceh tidak maksimal. ”Kami tidak memperkirakan ada yang perlu disampaikan disini, kami datang hanya untuk menghadiri,” kata utusan dari Dinas Pariwisata Aceh.

Selama ini memang terlihat adanya koordinasi antara pemerintah dan dinas terkait belum terlaksana dengan baik. Bahkan tidak sedikit yang saling curiga antar satu dengan lainnya. Selain itu juga adanya mekanisme birokrasi yang panjang hingga membuat harmonisasi menjadi amburadul.

Utusan dari Dinas Perhubungan Aceh berpendapat. Dalam hal pendelegasian wewenang UU No.32. ”Kita harus mengacu pada UU No. 11. Karena UU No. 32 lahir sebelum UU No.11. Karena rapat di Jakarta tidak pernah disebutkan UU No.11, namun selalu tentang UU No.32. Nah, jikalau berbicara masalah UU No. 32 kita akan susah.”

Jika melihat RDPU minggu lalu, hanya BPKS lah yang siap untuk memberikan masukan demi perbaikan qanun DKS ini. Salah satu masukan dari BPKS adalah, menyiapkan sandingan dari rancangan umum yang bisa menjadi bahan untuk tim. Selanjutnya dibahas. “Kami akan menyiapkan draft PP karena ada draf yang beradu dengan PP. Kemudian yang penting bahwa anggaran dari APBD sampai hari ini kami belum dapat mengelola dana tersebut. Dana APBD yang diperuntukkan untuk BPKS dikelola Biro Ekonomi. BPKS bukan badan daerah sehingga tidak diperkenankan untuk mengelola sendiri. Tahun 2008 BPKS dapat mengelola sendiri. Biro Ekonomi juga tidak suka karena mereka terbebani uang orang lain dikelola oleh mereka,” ujar T. Saiful Ahmad, Kepala BPKS.

Masukan juga datang dari Firmandez, Ketua Kadin Aceh. Dia mengaku menyambut inisiatif qanun ini. “Tapi yang perlu diketahui, masih ada kewenangan antara kita sendiri yang belum jelas,” ulas pemilik Sultan Hotel ini. Dia mengingatkan agar pelimpahan wewenang tidak hanya seperti saat ini. Tetapi dewan harus membentuk organisasi agar ketimpangan tidak terjadi. “Mana yang boleh, mana yang tidak sehingga jelas. Perlu kami ingatkan dan kami sarankan setelah kami amati dua tahun terakhir, UUPA ini di level Presiden, Wakil Presiden dan menteri sudah OK. Tapi dibawahnya, yaitu departemen masih belum tahu,” ungkap dia.

Karena itu, Firmandez mengusulkan perlu adanya sosialisasi dari semua pihak sesuai dengan bidangnya. “Disamping itu saya sependapat juga apa yang disampaikan, supaya anggaran di BPKS itu sendiri. Berimbanglah antara APBD dan APBN. Hendaknya ada sektor yang didukung oleh BPKS sejalan dengan anggaran APBN,” saran Firmandez.

Yang menarik, usalan dari tim Kapet Sabang. Mereka minta agar ada qanun tandingan lain, guna menyempurnakan ranqanun ini. Pihak Kapet juga sependapat dengan Biro Ekonomi, agar badan biarlah mengelola sendiri keuangannya. Karena, selama ini sangat susah untuk Kapet Sabang melakukan kegiatan. Pihak Kapet sering berkecil hati dan depresi ketika meminta uang mereka yang dititip di salah satu biro, di Pemda Aceh.

Salah seorang peserta undangan menanggapi ranqanun yang dirasanya tidak berbobot. ”Yang membuat ranqanun memang seorang pakar, namun kepakaran itu dapat terlihat dalam membahas permasalahan terutama dalam membahas UU ini,” ujar peserta tadi.

Menanggapi beberapa kritikan dan masukan saat RDPU tersebut. Drs. Adriman (Wakil Ketua Panleg) mengatakan. “Kalau kita dapat memperoleh draft PP bisa kita masukkan wewenang lainnya yang belum tercantum dalam draft qanun ini,” ujar Adriman sambil juga mengucapkan terimakasih kepada pihak BPKS yang telah memberikan daftar inventarisasi yang diperlukan.

Alasan Adriman, draf tersebut nantinya akan dimasukkan dalam pembahasan dewan, saat melakukan pembahasan dengan tujuh dinas yang kewenangannya termasuk dalam SKPD-SKPD. Contohnya Dinas Pariwisata, BPKN, Pertanahan, Industri. ”Insya Allah kita bisa memberikan masukan dan teman-teman dari DPR RI bisa memperjuangkan. Karena UUPA dan setiap UU memerlukan pertimbangan DPRA. Dan, kita gunakan UU ini,” ujar Adriman menutup RDPU.(www.modusaceh-news.com)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s