Standard

Menanti Musim ”Gugur” Tiba

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan 30 bakal calon (Balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memenuhi syarat untuk diverifikasi faktual.

Senin, pekan lalu. Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kembali ramai. Beberapa tim sukses calon anggota DPD RI 2009, hilir mudik. Dari wajah, terlihat ada kesan kecemasan, tidak sedikit yang berpeluh keringat.

Tidak lama kemudian. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPD KIP Aceh, Hj. Nurjani Abdullah, didampingi beberapa anggota KIP Aceh lainnya memasuki ruangan dan mengumumkan hasil verifikasi administrasi bagi calon anggota DPD RI yang telah mengembalikan formulir pendaftaran.

Akhirnya, wajah-wajah cemas yang sedari tadi memenuhi ruangan, berubah dan tersenyum. Maklum, calon mereka ternyata lulus. Bahkan, dari 31 calon anggota yang diverifikasi, hanya satu orang yang gagal, yaitu Zainuddin Usman.

Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPD KIP Aceh, Hj. Nurjani Abdullah, Kegagalan Zainuddin Usman dikarenakan kurangnya dukungan. “Dari 2000 dukungan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Zainuddin hanya melengkapi 125 lembar sehingga dinyatakan gugur,” kata Nurjani Abdullah. Akhirnya, 30 calon anggota DPD RI 2009, ditetapkan melalui Sidang Pleno KIP Aceh, Senin pekan lalu, di Kantor KIP Aceh, Jeulingke Banda Aceh.

Dari daftar nama calon anggota DPD yang dikeluarkan KIP Aceh, terdapat nama-nama yang sudah tidak asing lagi di ranah politik. Sebut saja penulis buku pintar yang juga mantan Kepala Humas Komite Percepatan Pemekaran Provinsi ALA (KP3ALA), Iwan Gayo.

Keikutsertaan Iwan Gayo tentu menjadi menarik. Sebab, dia merupakan pelopor keberangkatan seluruh kepala desa di Aceh Tengah ke Jakarta untuk meminta pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).

Iwan Gayo sendiri sebelumnya sempat mengalami kesulitan memenuhi persyaratan KTP. Karena, Iwan Gayo masih memegang KTP Merah Putih yang tidak diperbolehkan untuk proses pendaftaran calon anggota DPD RI. Namun, hingga batas akhir yang diberikan, persyaratan itu mampu dipenuhi.

Selain Iwan Gayo, ada Dr Ahmad Farhan Hamid. Untuk melengkapi persyaratan, anggota DPR RI menyerahkan foto kopi KTP pendukung sebanyak 2554 orang dari 19 Kabupaten/Kota.

Kemunculan Ahmad Farhan Hamid sendiri sempat mengejutkan beberapa kalangan. Maklum, Farhan telah meloloskan salah satu partai lokal. Namanya, Partai Bersatu Atjeh (PBA). Bahkan, PBA telah berhasil dari ”lubang maut” dan menjadi peserta Pemilu 2009 bersama lima partai lokal lainnya.

Selanjutnya ada HT Bachrum Manyak. Anggota DPR Aceh yang telah dipecat dari partai yang membesarkannya (PDI-P, red) hingga hukuman peng-recall-an ini, juga ikut meramaikan bursa calon DPD RI tahun 2009.

Sebenarnya, selain HT Bachrum Manyak, masih ada satu anggota DPR Aceh lainnya yang sempat berniat untuk mencalonkan diri. Entah kenapa, menjelang akhir pengembalian formulir, Mukhlis Mukhtar, politisi dari Partai Bintang Reformasi itu mengundurkan diri sebagai calon anggota DPD.

Masih dari daftar nama itu. Ada dua Ketua DPRK yang lulus verifikasi administrasi. Mereka adalah Sukur Khobath, Ketua DPRK Aceh Tengah dan Ketua DPRK Kota Lhokseumawe, TA Khalid. Serta seorang anggota DPRK Banda Aceh, M. Amin Said SH Mhum.

Dari ketiga anggota DPRK ini, bisa jadi yang paling mendapat perhatian adalah keikutsertaan Ir Sukur Kobath. Ketua DPRK Aceh Tengah ini disinyalir telah “menilep” uang anggota PETA Aceh Tengah. Sayangnya, hingga kini kasus tersebut tidak jelas status hukumnya.

Menariknya, dari 30 calon anggota itu, ada seorang calon yang berprofesi sebagai petani dari Desa Bukit Rata Aceh Timur. Dia adalah Tgk Abdurrahman. Kemunculan Abdurrahman tentu menjadi daya pikat. Maklum, ia berani tampil diantara para calon yang sudah punya nama dan jabatan.

Begitu pun, tak berarti Tgk Abdurrahman tidak memiliki khans untuk bisa merebut salah satu kursi yang disediakan pemerintah pusat. Karena, kondisi dilapangan tidaklah menjamin seseorang bisa memperoleh suara banyak.

Selain itu, ada anggota DPD RI periode lalu, Dra Hj Mediati Hanum. Helmi Hasan dan H Adnan NS. Keduanya berprofesi sebagai wartawan.

Ketua Pokja DPD KIP Aceh, Nurjani Abdullah mengatakan. Uji verifikasi faktual itu sendiri akan dilakukan di semua kabupaten/kota di Aceh oleh KIP kabupaten/kota masing-masing daerah. Setiap calon anggota DPD harus memiliki dukungan minimal 2000 yang tersebar di 50 persen kabupaten/kota atau minimal 12 kabupaten/kota di Aceh. ”KIP akan tetap bekerja professional. Siapapun dia jika tidak mampu memenuhi persyaratan saat verifikasi faktual, maka akan tetap gugur,” ujar Nurjani. Benarkah? Kita lihat saja.***

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s