Standard

Menjelang Pemilu 2009

Kompetisi Tanpa Wasit

Pelaksanaan Pemilu Aceh kini tengah diuji. Belum lagi polemik baca Qur’an bagi calon anggota DPRA dan DPRK, selesai. Kini Panwaslu Aceh ikut dirundung masalah.

Aceh benar-benar sedang diuji. Kondisi ini, agaknya cocok untuk menggambarkan situasi menjelang Pemilu 2009. Bagaimana tidak, setelah Mendagri HM Mardiyanto mengirimkan surat penolakan terhadap Pasal 36 Qanun Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu. Bawaslu Pusat juga melakukan hal yang g Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu. Bawaslu pusat juga melakukan hal yang sama.

Melalui surat tertanggal 29 Juli 2008 dengan Nomor: 114/L/Bawaslu/VIII/2008, yang ditandatangani Ketua Bawaslu Pusat, Nur Hidayat Sardini. Bawaslu memberikan beberapa solusi bagi pembentukan Panwaslu Aceh. Khususnya kepada DPR Aceh.

Dalam pandangan Bawaslu, ketentuan pasal 60 UUPA yang dijadikan rujukan bagi pembentukan Panwaslu Aceh oleh DPRA adalah hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, dan Walikota/Wakil Walikota. Bukan untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, Bawaslu hanya akan menetapkan tiga anggota Panwaslu Aceh seperti daerah-daerah lain. Bukan lima anggota sebagaimana yang diusulkan DPRA. Ketiga anggota Panwaslu yang ditetapkan Bawaslu itu, semua beban biaya operasionalnya dibebankan ke APBN.

Walau diakui, polemik tentang ketidakjelasan pembentukan dan pelantikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh mulai menemukan titik terang, bukan berarti mudah. Dalam surat tersebut, Banwaslu mengusulkan beberapa alternatif bagi DPR Aceh dalam menyelesaikan masalah Panwaslu Aceh.

Pertama, DPR Aceh agar menyampaikan usulan nama calon anggota Panwaslu Aceh sebanyak 6 (enam) orang kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dan selanjutnya KIP menyampaikan 6 (enam) orang kepada Banwaslu untuk dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Aceh, setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, anggaran belanja Panwaslu Provinsi, termasuk Panwaslu Aceh, bersumber dari APBN. Oleh karena itu, jumlah anggota Panwaslu Aceh yang menjadi beban APBN adalah 3 (tiga) orang.

Kedua, menurut Bawaslu. Terkait DPR Aceh memandang perlu untuk mengakomodasi ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait jumlah Panwaslu Aceh sebanyak 5 (lima) orang, disarankan agar penetapan 2 (dua) orang anggota tambahan dilakukan dengan keputusan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dipersiapkan untuk menjadi beban APBD Aceh.

Ketiga, Bawaslu juga memberi kesempatan bagi para calon yang diajukan melalui KIP Aceh kepada Bawaslu, untuk dipertimbangkan sebagai anggota tambahan jika dinyatakan tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan. Penetapan dua orang anggota tambahan tersebut pada huruf b dilakukan setelah keputusan Bawaslu tentang penetapan 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Aceh ditetapkan.

Menurut Kabag Humas KIP Aceh, Nasir Zalba. DPR Aceh dan Gubernur Aceh, harus mencari solusi yang ditawarkan Bawaslu tersebut. Tujuannya, agar polemik berkepanjangan terkait belum dilantiknya Panwas di Aceh dapat diakhiri.

Apalagi, lanjut Nasir Zalba. Di tengah pelaksanaan berbagai tahapan Pemilu yang kini sudah memasuki masa kampanye. DPRA harus segera mempertimbakan surat Bawaslu yang juga ditebuskan kepada DPRA. “Bila dalam pembentukan Panwaslu Aceh, DPR memandang perlu untuk mengakomodasi ketentuan UU Nomor 11/2006 terkait jumlah Panwaslu Aceh sebanyak lima orang,” jelas Nasir Zalba.

Padahal, saat ini, jumlah Panwas Provinsi Aceh yang lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRA beberapa waktu lalu ada tujuh orang. Tentu, jumlah ini kelebihan quota yang ditetapkan Bawaslu Pusat. Untuk itu, seperti keinginan Bawaslu, Nasir Zalba berharap, penetapan dua orang anggota Panwas tambahan itu segera diputuskan. Yaitu melalui keputusan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dipersiapkan untuk menjadi beban APBA.


Pihak DPRA sebelumnya, sudah mengirimkan tiga surat kepada Bawaslu Pusat. Yaitu, surat usulan penetapan Panwaslu Aceh pada tangal 9 Juni 2008 dengan Nomor: 161/2.567. Lalu surat kedua dikirim pada tanggal 16 Juli 2008, perihal pelantikan Panwaslu Aceh dengan Nomor: 270/3.251 serta surat perihal keberadaan Panwaslu Aceh Nomor : 162/4.032 yang dikirim DPRA pada tanggal 24 Juli 2008 lalu.

Menurut Raihan Iskandar, surat tertanggal 29 Juli 2008 itu adalah sebagai jawaban Bawaslu terhadap tiga surat DPRA sebelumnya yang telah disampaikan kepada mereka dan sekaligus menjawab pertanyaan Komisi A, tentang keberadaan Panwaslu di Aceh pada pertemuan dengan Bawaslu Senin (28/7) lalu, di Jakarta.

Karena itu, sebut Raihan, Bawaslu hanya akan menetapkan tiga anggota Panwaslu Aceh seperti daerah-daerah lain. Lalu, untuk mengakomodir amanat UUPA Nomor 11/2006 yang menghendaki anggota Panwaslu Aceh 5 (lima) orang, maka 2 (dua) orang lagi boleh saja di angkat DPRA melalui SK daerah dan biaya operasinya ditanggung APBD Aceh, sebut Raihan.***

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s