Ekonomi Aceh

Standard

http://dadanghusori.files.wordpress.com/2009/12/pasar12.jpg7 Juni 2009. Hari masih gelap. Perempuan tua itu mengatur sayur-mayur di atas bentangan karung beras. Seperti pagi-pagi sebelumnya, ia memanggil pembeli yang melintas, menawarkan sayuran yang dijualnya di pasar Peunayong, Banda Aceh. Sawi, kacang panjang, kangkung….

Nyak Salamah, begitu ia biasa disapa, sudah menekuni pekerjaan ini selama 18 tahun. Namun,, roda kehidupan itu seolah tak pernah berganti. “Sebelumnya pernah berjualan di Pasar Lambaro dan Pasar Aceh,” ujarnya. Tempat berpindah, jenis usahanya tetap.

Tangan keriput Nyak Salamah masih saja memanggul keranjang-keranjang sayur tiap pagi. Ia mengikat, menyusun dan menjual sayur-mayur itu. Tak pernah berubah. Padahal penguasa atau pemerintahan sudah berganti. Pemimpin baru, kebijakan baru. Namun, apa yang dikerjakan Nyak Salamah tak pernah baru. Dan hasil yang diperolehnya pun hanya cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Karena itulah Nyak Salamah menyandarkan pilihannya kepada partai lokal pada pemilihan umum (Pemilu) legislatif April 2009 lalu. Ia berharap keadaan ekonomi akan berubah, minimal membuat rakyat kecil lebih sejahtera.

Walau pada Pemilu lalu banyak partai nasional yang mengusung soal ekonomi sebagai menu utama kampanye mereka, bagi Nyak Salamah partai lokal lebih bisa dipercaya.

Partai Daulat Aceh (PDA) misalnya, mempromosikan ekonomi syariat non riba lewat koperasi simpan pinjam. Perekonomian ala PDA akan berpihak pada masyarakat menengah ke bawah.

Partai Rakyat Aceh (PRA) punya program ekonomi lain lagi. Strategi ekonomi partai ini adalah dengan mengembangkan industri-industri lokal. Pengembangan industri lokal dianggap mampu mengikis angka pengangguran. PRA bertekad menurunkan angka kemiskinan di Aceh sekurang-kurangnya hingga 20 persen.

PRA juga akan membangun perekonomian Aceh yang berfokus pada agro industri. Dengan konsep ini, PRA ingin Aceh melepaskan diri dari ketergantungan pada importir. Sedangkan untuk sektor perbankan, PRA bertekad memangkas kredit konsumtif dan memberikan alokasi yang besar bagi kredit produktif dengan penekanan lebih pada sektor ekonomi usaha kecil agar perputaran ekonomi lebih maju. Selain itu, PRA hendak mengundang investor luar yang dianggap mampu mendorong investasi yang saling menguntungkan.

Menu ekonomi juga dibawa Partai Aceh Aman Sejahtera (PPAS). Partai yang dinahkodai politikus Ghazali Abbas ini mengusung sebelas poin program ekonomi untuk Aceh dengan konsentrasi pembangunan ekonomi kaum petani dan nelayan. Produk ekonomi PAAS adalah mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang akuntabel, efektif, efisien, transparan dan terukur. Selain itu, PAAS akan melakukan pendampingan terhadap masyarakat ekonomi lemah berbasis program mikrokredit syari’ah.

Partai-partai boleh memberi janji-janji kesejahteraan. Tapi pernyataan Bank Indonesia (BI) Banda Aceh menarik disimak. Dari hasil penelitian BI Banda Aceh itu tampak bahwa perekonomian Aceh di tahun 2009 bakal sulit. Penyebabnya, tidak lain karena dampak krisis keuangan global di semua sektor. Faktor penyebab di tingkat lokal cukup jelas:  masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh  oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) telah berakhir. Perputaran uang dari  lembaga bantuan dan ribuan pekerja mereka menyusut drastis. Masa tugas ratusan lembaga berakhir. Berbagai bisnis di Aceh ikut terkena dampaknya. Restoran, hotel, toko, usaha kontruksi… apa saja tak lagi selaris di awal pascatsunami. Penggelembungan ekonomi telah berakhir.

BI bersama beberapa ekonom Aceh menyatakan bahwa harapan satu-satunya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Aceh adalah Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Tapi APBA yang diharapkan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini, pihak Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) masih berkutat pada proses tender dan lelang proyek.

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, triliunan rupiah dana APBA tidak dapat dinikmati masyarakat Aceh secara maksimal karena berbagai alasan klasik: pembahasan yang mulur, rasionalisasi oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan kondisi alam yang tidak mendukung. Ujung-ujungnya, dana tersebut meninggalkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tiap tahunnya.

APBA 2007 dan 2008 secara keseluruhan berselemak masalah. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengkritik sejumlah dinas teknis dan penerima dana serapan terbesar, baik dari APBA maupun dana otonomi khusus. Menurut DPRA, mereka tidak bekerja secara profesional. Sejumlah anggaran untuk meningkatkan taraf hidup warga justru tak terpakai.

Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh dalam menyalurkan kredit juga lamban. Contohnya, Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP) korban tsunami di Aceh. Hingga April 2009,  BPD Aceh hanya menyalurkan kredit sebesar Rp 5 miliar, dari yang seharusnya Rp 700 miliar.

Menurut Nazamudin Basya Said, seorang ekonom dari Universitas Syiah Kuala, perekonomian Aceh sangat tergantung pada hasil Pemilu legislatif dan pemilihan presiden atau Pilpres nanti.

“Selain pengaruh partai lokal, namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal,” ujarnya.

Di pasar Peunayong, di tengah lalu-lintas pembeli dan riuh orang berdagang, Nyak Salamah mengatakan bahwa ia akan menunggu masa perekonomian rakyat yang lebih baik di Aceh.

”Kami benar-benar menginginkan perubahan walau kami harus tetap berjualan di sini,” ujarnya, berkaca-kaca.***

sumber : http://acehfeature.org

One thought on “Ekonomi Aceh

  1. Pingback: Marthaandival

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s