‘’Dosa besar’ jurnalis dan Keprihatinan publik

Standard

http://alamatmiring.blogspot.comBekerja cepat dalam waktu singkat Dewan Pers sudah dapat mengumumkan hasil pemeriksaan silang terhadap empat wartawan dari Harian Umum Kompas, Harian Seputar Indonesia, Detikcom, dan Metro-TV. Hasilnya, keempat wartawan itu (namanya dirahasiakan, pen) dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik (KEJ).

Kita membagi dua pelanggaran KEJ. 1. Pelanggaran berat dengan hukuman diberhentikan. 2. Pelanggaran ringan. Artinya, masih dapat meneruskan profesinya meski sanksi tetap diberi pada wartawan maupun medianya.

Saya menilai wajar saja kalau muncul tanggapan yang pro dan kontra terkait upaya pembelaan diri dari wartawan Kompas, di mana ia tetap ngotot tak melakukan kesalahan. Apalagi, hukum kita sebagaimana tercantum dalam KEJ; insan pers wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah (Pasal-3).

Jadi, kalau ada pihak yang menilai putusan Dewan Pers sangat berat karena memvonis keempat jurnalis yang bekerja di media papan atas itu melakukan pelanggaran KEJ dan mengusulkan kepada pimpinan medianya untuk diberhentikan, hal itu menurut saya wajar tentu bila ‘’terbukti’’ melakukan pelanggaran Pasal 6 KEJ.

Lantas, apa bunyi Pasal 6 KEJ? Di situ disebutkan: ‘’Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.’’ Berarti, perbuatan keempat wartawan media ‘’mainstream’’ itu dianggap Dewan Pers menyalahgunakan profesi, atau dianggap melakukan upaya pemerasan/menerima suap, atau melakukan kedua-duanya sekaligus.

Sampai artikel ini diselesaikan, baru tiga pimpinan media yang menanggapi cepat putusan Dewan Pers secara positif. Tinggal satu, pimpinan redaksi MetroTV belum memberi kepastian apakah akan memberhentikan atau meminta anggotanya mundur. Kabarnya, masih dalam klarifikasi agar tidak salah dalam memberhentikan seseorang karena menyangkut masa depan anggotanya sebagai jurnalis, dan sikap itu dianggap sesuai asas praduga tak bersalah. Namun tidak boleh terlalu lama, apalagi berusaha ‘’mengambangkan’’ masalah karena menyangkut citra dan kredibilitas media massa (pers) di mata publik.

Persisnya pada1 Desember 2010, Dewan Pers mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap empat jurnalis yang diduga dan dianggap melakukan ‘’dosa besar’’ yaitu pelanggaran KEJ. Selain memeriksa jurnalis bersangkutan, Dewan Pers juga meminta keterangan dari konsultan IPO Krakatau Steel Henny Lestari dan Mandiri Sekuritas selaku pihak yang melaporkan keempat wartawan itu. Kasusnya terkait dugaan adanya permintaan hak istimewa dari mereka–keempat wartawan– untuk membeli 1.150 lot saham, berikut mencuatnya isu pemerasan Rp450 juta.

Di mata Dewan Pers setelah membentuk tim langsung turun ke lapangan melakukan penelusuran. Hasilnya, Ketua Divisi Pengaduan Dewan Per Agus Sudibyo, menyatakan: Telah terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha keempat wartawan itu untuk mendapatkan saham perdana PT KS dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagai wartawan. Sedangkan terkait pemerasan Rp450 juta tidak terbukti.

Kalau Dewan Pers langsung mengambil putusan bahwa tindakan oknum jurnalis itu menimbulkan konflik kepentingan, interpretasi itu masuk akal. Karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di bursa efek, juga berusaha terlibat dalam proses jual beli saham untuk kepentingan pribadi. Inilah yang dianggap Dewan Pers bertentangan atau melanggar Pasal 6 KEJ.

Memang kalau jurnalis yang bertugas di bidang ekonomi dan bursa efek ikut ambil bagian dalam penawaran perdana saham PT Krakatau Steel (PT KS) jelas hal itu memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi. Bagaimanapun juga mereka mengetahui persis kondisi yang berkembang menjelang IPO (Initial Public Offering). Apalagi diduga kuat terdapat kejanggalan-kejanggalan melibatkan tokoh parpol berkuasa.

Harusnya, sebagai jurnalis mereka mengkritisi dan membuat berita sosial kontrol agar negara tidak dirugikan. Bukan malah ikut ‘’bermain’’ membeli saham bahkan meminta diberi kemudahan. Jadi, meskipun mereka membeli sebagaimana orang biasa, dengan uang sendiri, tetap saja dianggap salah karena adanya permintaan hak istimewa ada kemudahan, atau setidaknya tidak perlu antre dan repot.

Selain Pasal 6, masih ada pasal-pasal lainnya yang teramat penting diingat oleh para jurnalis agar terhindar dari perbuatan ‘’dosa besar’’ yaitu: Pasal-4 di mana wartawan dilarang membuat berita bohong. Pasal-7 pun harus dijalankan dengan tegar. Apapun risikonya; jurnalis wajib merahasiakan identitas narasumbernya sesuai kesepakatan.

Tapi, bagaimana kalau sampai polisi, jaksa, hakim meminta wartawan membuka identitas narasumbernya? Apakah akan dituruti demi tegaknya hukum? Jawabnya tidak! Wartawan harus patuh pada KEJ, titik! Sekalipun pada akhirnya sikap menggunakan ‘’hak tolak’’ guna merahasiakan narasumber akan berujung pada sanksi hukum baginya, seperti masuk penjara.

Begitu pula dengan pelanggaran pasal-pasal lainnya, sekalipun dalam kategori lebih ringan, namun tidak boleh dianggap hal biasa oleh para jurnalis. Setiap pelanggaran atau delik pers harus dianggap serius dan ditindaklanjuti segera mungkin, sesuai ketentuan yang berlaku, apakah hukum positif maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat kita.

Para pakar jurnalistik dalam dan luar negeri –sekalipun tidak selalu sama– pada umumnya sepakat KEJ wajib dijunjung tinggi. Tidak boleh dilanggar karena KEJ dibuat berdasarkan tuntutan masyarakat dan profesionalitas. Di Indonesia, termaktub dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dimaksudkan untuk menuntun jurnalis saat menjalankan tugasnya di lapangan dalam mencari dan menulis berita. Kalau ada sementara pihak menilai aturan dalam KEJ membuat jurnais tidak bebas dalam menjalankan fungsinya, sudut pandang seperti itu jelas salah. Kebebasan pers tentu ada batasnya.

Memang saat melakukan reporting setiap jurnalis diberi kebebasan, tak boleh menghalanginya, apalagi melakukan sensor, namun setelah liputan beritanya atau artikelnya dimuat, dibaca oleh umum, siapa pun yang merasa keberatan, terzalimi dapat menggunakan hak-haknya sesuai mekanisme yang berlaku. Gunakan hak jawab, adukan ke Dewan Pers jika memang belum merasa puas.

Insan pers dan media yang memegang teguh KEJ identik dengan wartawan profesional. Mereka sudah memiliki kompetensi cukup di bidang berupa: kemampuan teknis reporting (skill), ilmu yang cukup (knowledge), dan memiliki sikap/taat atas nilai-nilai (attitude).

Penaatan pada UU Pers No 40/1999 dan KEJ merupakan kewajiban yang tak boleh ditawar-tawar agar jurnalis terhindar dari delik pers, apakah pelanggaran berat majupun ringan. Dari merekalah bisa diharap lahir beragam karya jurnalistik bernilai tinggi, informasinya memberi manfaat dan mencerdaskan bagi masyarakat (publik).

Saat ini mengalir deras kritikan terhadap media massa, baik cetak, elektronik maupun online karena memang banyak ‘’penumpang gelap’’ yang memanfaatkan kebebasan pers untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Namun begitu, kita berharap masyarakat cerdas dalam memilah dan memilih media massa yang positif. Artinya, jangan membeli surat kabar, tabloid, majalah yang karya jurnalistiknya rendah. Bakan, merusak moral masyarakat. Tapi, belilah media massa yang positif. Artinya, isinya benar-benar berguna, memberi pencerahan dan mencerdaskan masyarakat.

Keluhan dan keprihatinan publik terhadap isi atau ‘’content’’ media massa akan dapat berkurang bila masyarakat semakin cerdas, berpendikan cukup, sehingga mereka tidak lagi membeli media massa yang pemberitaannya berselera rendah, ‘’berdarah-darah, sadis, cabul dan porno, sensasi dan bombastis’’.

Adalah tugas kita semua untuk mendidik masyarakat tidak membeli media massa negatif. Saatnya masyarakat melek media dan kritis. Kalau masyarakat tidak merespon tayangan sampah di televisi dan radio, online, maupun berita-berita berselera rendah di media cetak dipastikan eksistensi media massa negatif akan mati/bangkrut.

Sebaliknya, selama masyarakat masih mau menonton ‘’tayangan sampah’’ dan membeli media yang memuat berita-berita pornografi dan menghalalkan segala cara, maka akan sulit bagi pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers dan perangkat hukum untuk menindaknya.

Penutup

Pada hakikatnya media dan wartawan profesional punya kewajiban menjalankan ‘’amar makruf nahi mungkar’’. Itu sebabnya menjadi wartawan harus jujur, kritis, dan idealis, serta menjunjung tinggi KEJ dan hukum yang berlaku. Pelanggaran berat atau ‘’dosa besar’’ jurnalis harus dihindari. Sanksinya tegas. Kasus yang menimpa empat jurnalis ibukota hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya insan pers.

Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi media massa negatif dengan tidak menonton dan tidak membeli produk ‘’sampah’’. Jadi, jangan hanya prihatin saja. Publik berhak mengontrol media massa agar tidak kebablasan.***** (Sofyan Harahap : Penulis adalah wartawan Waspada )

24 thoughts on “‘’Dosa besar’ jurnalis dan Keprihatinan publik

  1. sebabnya karena mereka bermain saham saat penjualan saham krakatau steel yg kontroversi itu. mereka memminta kemudahan atas nama pekerjaan. padahal mereka harusnya memberitakan kejanggalan pada penjualan saham itu

  2. mereka melanggar kode etik jurnalitik karena tidak melakukan tugas dgn benar. seharusnya membeitakan perihal penjualan saham justru mereka membeli saham (sebenarnya tidak masalah jika tetap profesional melaporkan pemberitaan yg sesungguhnya terjadi)

  3. jadi ngeri-ngeri sedap juga jadi jurnalis. tapi kadang ga ada duit gmana pula bang. pastinya mereka kepepet, kan mereka juga mau berinvestasi

  4. dalam perspektif demokrasi, pers adalah salah satu dari pilar ke empat demokrasi.

    itu teorinya…, tapi realitanya…

    dalam bangunan demokrasi yang saat ini melahirkan oligarki kekuasaan dimana uang menjadi panglima yang mengendalikan politik dan ekonomi, maka pers pun berubah menjadi industri media massa yang kapitalistik dimana terjadi persengkongkolan antara pemilik-pemilik media massa dengan elit politik kekuasaan.

    dengan kekuasaannya untuk melakukan pencitraan dan penggiringan opini melalui pemberitaan, pers punya kemampuan dan potensi untuk melakukan abuse of power.

  5. sebenarnya kasus ini banyak jurnalis juga tidak tahu loh (karena dalam masa investigasi) agar tidak bocor ke media dulu… makanya sebagian besar kalangan tidak tahu bahkan media juga hampir (memang tidak) memberitakan.

    makanya saat hasil investigasi dewan pers dikeluarkan, banyak tang terkejut dan bingung. kapan kasusnya ya kok bisa sampai ada 4 wartawan media nasional kena “getah” karena main “getah”.

    jika dah dapat bagi-bagi ya🙂

  6. memang pers ada pilar keempat demokrasi. Tapi harus difahami, pilar keempat ini nyaris tidak mendapat perhatian sama sekali dari pemerintah dibanding pilar yang lain.

    UU pers saja misalnya, setelah banyak perjuangan baru bisa jebol. Jika tidak, bisa jadi ribuan jurnalis saat ini sudah berada dalam jeruji besi.

    satu hal lagi, bagaimana UU IT dengan semena-mena dikeluarkan? bagaimana dengan media yang kini hampir seluruhnya bermain online? Indonesia memang sangat tidak fair disaat “orang-orang” besar mulai panas dengan pemberitaan terhadap kasus mereka dipublis.

    UU IT merupakan pembusukan dan mencoba “mematikan” pers di Indonesia. Lihat saja, nyaris tidak ada perbedaan kriteria dalam UU It terhadap kebebasan pers. HIngga saat ini Dewan pers bersama elemen lain masih berjuang agar UU tersebut dirubah dibeberapa poin demia menyelematkan pers indonesia. Jika tidak? habislah indonesia, siapa lagi yng akan menjadi media control!

    Qanun tentang penyiaran islami di Aceh bahkan lebih fatal dan parah. Banyak sekali pelarangan yang tidak masuk akal. bagaimana bisa sebuah pemberitaan dalam bentuk feature tidak dibolehkan? bagaimana lagi dengan investigasi?

    sangat berbeda dengan luar negeri yang mema ada batasan dan perbedaannya.

    Tapi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya dunia pers dan wartawan dalam tindakannya. Karena, perhatian bagi kuli tinta ini memang nyaris tidak mendapatkan perhatian.

    contohnya: UMR minimal 1 juta. Wartawan kebanyakan gaji 500ribu loh. pengalaman saya bahkan, THR pun tak dapat, asuransi pun tak dapat padahal sudah magang lebih 6 Bulan. Dalam UU bagaimana coba aturannya? ini dia masalahnya. Media juga sering “seenaknya” terhadap pekerjanya sehingga jgn terkejut jika ada wartawan bermain proyek dan sering kita dengar wartawan bodrex atau wartawan amplop.

    Ongkos minyak berapa gaji berapa. ini keprihatinan ini mungkin bisa dilihat disini https://marthaandival.wordpress.com/2010/08/22/seandainya-aku-petani-bukan-jurnalis/

  7. RohAceh

    thengkyu infonya gan. lagi-lagi dapat ilmu bermanfaat disini…
    mantabs..

    eitsss wait… so UU IT itu kena juga ke pers? (*geleng-geleng kepala)

  8. Martha Andival

    Benar, UU IT kena untuk seluruhnya tidak terkecuali pers. makanya dukung dewan pers dalam perjuangannya untuk menjaga pers indonesia tetap eksis dan memiliki kebebasan tanpa harus takut akan aturan yang nyeleneh.

  9. apa yang kita -saya dan anda- lakukan lewat blogging adalah bahagian dari citizen journalism dimana pers tak lagi mampu berperan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan yang despotis.

    UU IT hanya menjadi alat bargain bagi penguasa agar pers tetap dalam kendali kekuasaan. ironisnya, pers akhirnya tunduk terhadap kekuasaan, bahkan ikut ambil bagian dalam kekuasaan.

  10. RohAceh

    bener gan! skrg media udah bagian dari politik indonesia. contohnya surya paloh, tokoh media yg jelas-jelas berpolitik. katanya tidak boleh pers berpolitik praktis, so gmn, apakah surya paloh melnggar kode etik jurnalitik atau tidak?

  11. Martha Andival

    Pers, walau pun ada yg ikut ambil dalam kekuasaan, tapi kita harus jujur dan fair, pers indonesia belum “kalah”. walau ada yang ambil bagian namun tetap berjalan dalam koridor untuk menjadi control. kan tidak semua media dan insan pers yang ikut berkecimpung. nah yg tidak ikut itulah yg menjaga peran pers.

  12. menurut saya pribadi, surya paloh masih menjadi batas-batasnya. begitu juga dgn aburizal bakri. hal bisa dilihat dari pemebritaan yang ada di media mereka.

  13. Seperti apa kondisi dunia jurnalistik di Indonesia saat ini?
    Saya membaca tulisan SGA yang menyatakan bahwa pers Indonesia saat ini telah mengalami pendangkalan akibat ‘trauma’ Orba.
    Apakah hingga sekarang masih?
    Menyedihkan sekali jika semakin lama semakin terpuruk, bukan smakin ideal😦

  14. Martha Andival

    Trauma itu memang masih ada, masih banyak jejek yang masih “tertancap” di pers Indonesia. Kita berharap kedepannya akan semakin baik. Karena, berdasarkan laporan international (tahun lalu jika tak salah), kebebasan pers di indonesia masih rendah..

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s