Korupsi Versus Kejaksaan

Standard

Terkadang, diri ini sering bingung. Kenapa Korupsi di negeri ini terus menerus terjadi secara simultan. Nyaris tidak pernah berhenti. Silih berganti, apakah jenisnya maupun pelakunya. Dari pejabat negara, pejabat daerah hingga pejabat dusun, dan tidak terkecuali guru.

Bahkan, tidak sedikit pula, korupsi itu dilakukan secara kolaborasi. Apakah dengan lembaga, pejabat negara maupun institusi di negeri ini.

Iseng, coba sekali-kali kita bertanya. Sebenarnya, di Indonesia ini, ada berapa kasus korupsi yang terjadi setiap tahunnya? Siapa saja pelakunya dan bagaimana akhir dari kasus itu? Terus, mengapa kasus-kasus korupsi banyak yang tidak ditangani alias hilang tidak berbekas? Mengapa?

Bahkan, tidak sedikit, kasus-kasus korupsi sengaja ditutupi bahkan hilang entah kemana. Jika pun ada yang diproses, justru hukumannya tidak setimpal.

Coba lihat, berapa kali demo mahasiswa dan masyarakat untuk penuntasan kasus korupsi? Tapi hasilnya? Anda jawab sendiri!

Terkadang memang sedikit aneh. Di negeri ini, semua provinsi di Indonesia memiliki kejaksaan Tinggi (Provinsi) dan Kejaksaan Negeri (Kabupaten). Tapi mengapa negeri ini masih dipenuhi korupsi? Bukannya kita menuduh ada “main belakang” disini. Tapi realnya yang kita lihat.

Oke, seandainya korupsi berhasil diberantas dan semua koruptor telah ditahan. Coba sekali-kali kita datang ke rumah tahanan (penjara), berapa orang koruptor disana? Berapa orang yang berada ditahanan ini karena korupsi? Justru yang banyak kita temui para pencuri ayam, pencuri took, maling kampong dan preman. Nah koruptornya mana?

Parahnya, jika pun ada, koruptor hanya mendapat hukuman 1 tahun penjara. Sedangkan maling toko?

Sebagai tambahan, mari kita lihat kondisi Kejaksaan Tinggi dan Negeri di beberapa daerah di Indonesia. (Sembilan Provinsi yang saya sebutkan hanya sebagai sample).

1.       Aceh,  terdapat 222 Jaksa (20 Kejari).

2.       Sumatera Utara, sekitar 505 orang jaksa (20 Kejari).

3.       Sumatera Barat sebanyak 224 orang jaksa (20 Kejari)

4.       Riau terdiri atas 208 orang Jaksa (12 Kejari)

5.       Kejati DKI, 337 orang Jaksa ( 5 kejari)

6.       Kalimantan Barat, 162 orang Jaksa

7.       Sulawesi Selatan mencapai 350 Jaksa

8.       Kalimantan Timur 201 orang Jaksa.

9.       Kejaksaan Tinggi NTB, 132 jaksa (6 Kejari).

Dari Sembilan provinsi diatas, Indonesia sudah memiliki 2000 lebih jaksa. Jika digabungkan seluruh Jaksa di negeri ini? Luar biasa bukan? Tapi hasilnya?

Hasilnya : Berdasarkan data Transparency International Ranking 2010 yang disampaikan Asian Forum for Human Rights and Development, Indonesia berada di peringkat 110 indeks persepsi korupsi.

Kinerja kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi, banyak pihak menilai masih belum transparan dan jauh dari keadilan. Terkadang, jika salah seorang pejabat menjadi “korban”, kasusnya entah mengapa menjadi lama dan terkesan diperlmbat. Jika masyarakat tak berduit? Kita tidak perlu menggu lama, akan segera “dijebloskan”.

Kinerja kejaksaan memang perlu dipertanyakan. Karena, merekalah pihak yang diberi tanggungjawab dan amanah untuk masalah ini.

Lalu untuk apa Kejaksaan Tinggi di negeri ini? Apa gunanya kehadiran mereka? Jika mereka masih bekerja seperti ini, justru menghabiskan keuangan negara untuk membayar gaji mereka. Sedangkan masyarakat tetap tidak merasakan dampak kehadiran institusi ini. Untuk apa?

Padahal, korupsi itu lebih kejam dan lebih sadis dari tindakan seorang pembunuh. Seorang pembunuh hanya melukai dan membunuh 1 orang atau lebih. Akan tetapi, koruptor? Satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi bahkan masyarakat diseluruh negeri ini menderita dan terzalimi.

Keadilan memang benar-benar menjadi barang yang sangat mahal di negeri ini. Keadilan dapat digadai oleh rupiah. Keadilan dapat dibunuh oleh secarik kertas memo. Keadilan dapat dienyahkan demi kerabat dan kenalan. Keadilan dapat dibunuh oleh jabatan. Semuanya dapat dibunuh bagi yang tidak memiliki akses.

Siapakah yang harus bertanggungjawab, siapakah lagi yang harus kita percayai di negeri ini. Jutaan manusia terus mengeluarkna air mata. Hidup diantara ketidakpastian akibat ulah petinggi-petinggi negeri ini. Padahal negeri ini negeri yang sangat kaya. Tapi semuanya musnah karena keadilan telah dibunuh!

Lalu untuk apa Kejaksaan Tinggi di negeri ini? Apa gunanya kehadiran mereka? Jika mereka masih bekerja seperti ini, justru menghabiskan keuangan negara untuk membayar gaji mereka. Sedangkan masyarakat tetap tidak merasakan dampak kehadiran institusi ini. Untuk apa?

 

27 thoughts on “Korupsi Versus Kejaksaan

  1. Korupsi telah mendarah daging di di Negeri ini, tanya kenapa ? Orang korupsi adalah orang yang pintar dan punya batu loncatan untuk memulai. koruptor adalah pencuri kelas elit, lebih lebih gayus masih bisa jalan2 dalam proses tahanan…

    siapa yang salah ? kita semua, pendidikan dan kesadaran individu yang belum punya budaya malu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s