Seandainya Aku Petani, Bukan Jurnalis?

Image

Apa yang istimewa dari seorang jurnalis, bila dibandingkan dengan petani? Kedua profesi ini, memiliki kelebihan tersendiri. Selain pekerjaan sebagai guru (Teladan, tentunya), seorang petani dan jurnalis merupakan sebuah pekerjaan yang sama mulianya.

Tapi , bagi saya , hidup sebagai jurnalis ternyata tidaklah semudah membalik telapak tangan. Sangat berat, bahkan.

Seharusnya, saya tidak layak untuk membicarakan hal ini, karena saya masih terlalu mentah dalam “dunia” jurnalistik. Belum berusia lima tahun saya menjadi seorang jurnalis.

Namun, dalam rentang waktu yang singkat tersebut, saya melihat begitu banyak “kekhilafan” yang sulit untuk dihapus. Sangat jauh berbeda dengan seorang petani (walau sejujurnya, saya tidak berhak membandingkan kedua pekerjaan ini). Tapi ini hanya berupa pendapat pribadi yang telah lama terpendam.

Ternyata, petani lebih mampu menjadi diri sendiri dan menerima apa adanya disbanding pekerjaan sebagai jurnalis. Petani bekerja sepenuh hati dan memberi manfaat jauh lebih luas dan lebih dalam untuk kehidupan orang banyak.

Sebaliknya, ketika berdiri untuk menjadi seorang jurnalis, saya seperti berdiri di antara dua sisi yang sulit untuk dipisahkan, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Sulitnya mmebedakan kedua sisi ini, karena keduanya nyaris tidak terlihat.

Saya sadari, ini semua tergantung pada pribadi masing-masing. Namun, melihat kehidupan para jurnalis, ternyata begitu berat “cobaan” yang harus dijalani.

– Cobaan terhadap godaan nafsu (Baik Harta, Tahta maupun Wanita)

– Cobaan terhadap sikap Idealis.

– Cobaan terhadap tekanan luar (Objek pemberitaan), dan

– Cobaan untuk melihat dan bermimpi akan kehidupan masa depan yang layak.

Semua cobaan itu hanya sebagian kecil saja. Karena, pada dasarnya, cobaan lain kerpa datang dari kantor media tempat kerja, termasuk “sempitnya” lahan media di Aceh (khususnya).

Semua cobaan itu seakan menjadi sempurna kala upah mencari berita ternyata jauh dari kata layak, bahkan berada pada titik rendah dari upah minimum yang diberlakukan oleh pemerintah (Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah). Belum lagi ketiadaan jaminan masa depan ketika keluar, ketiadaan asuransi, menambah beban yang tak berkesudahan. Hidup sebagai jurnalis benar-benar dalam ancaman dan selalu dalam tekanan, jika tak mau dikatakan “ditekan” atau “dipaksa”.

Terkesan cengeng dan bodoh! Tapi, inilah yang saya lihat dan rasakan!

Kerisauan ini, sering sekali saya dengar dari beberapa teman yang berprofesi sebagai jurnalis. Keraguan akan masa depan, kadang-kadang, telah membuat mereka “gelap mata”. Meskipun hati menolak, namun, keadaan telah memaksa untuk ikut “bermain” dan melepaskan tanggung jawab sebagai kontrol sosial.

Tidak hanya itu, kadang-kadang, seorang teman jurnalis berkata: “Aku tidak makan dari pagi karena tidak ada uang”.

Sayangnya, bukan jurnalis muda, para pencari berita yang sudah berlevel senior pun merasakan hal yang sama. “Uang untuk membayar sewa rumah tidak ada”, “Bagaimana saya bisa menikah jika gaji belum tetap”, “Bagaimana saya bisa membayar uang kuliah” dan banyak lagi keluhan-keluhan yang tidak mampu terurai dna diterangkan. Karena, sesame jurnalis, sudah saling memahami kondisi masing-masing. “Curhat” merupakan jalan untuk menenangkan diri dan perasaan akan ketidakpastian hidup sebagai seorang jurnalis.

Saya yakin, mereka bukan manusia lemah. Dan itu terbukti, seberat apapun kehidupan yang harus dijalani, toh mereka tetap setia dengan pekerjaan mereka sebagai jurnalis.

Kadang-kadang saya berfikir, menjadi seorang petani justru lebih baik. Sedemikian burukkah menjaid seorang jurnalis? Tentu saja tidak. Semua, tetap tergantung pada tekad dan kreativitas masing-masing.

Akan tetapi, kondisi riil di lapangan, orang sering tertipu. Sebagian orang menganggap pekerjaan jurnalis adalah profesi yang hebat. Sebagai contoh, seorang jurnalis dapat bertemu langsung dengan tokoh-tokoh besar, pejabat, bupati hingga presiden.

Padahal, dalam kehidupan normal, tidaklah sebagaimana yang terlihat diluar. Seorang jurnalis harus kembali untuk berjuang, bagaimana mencari makan, menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya.

Memang ada ungkapan, “kehidupan ini sudah diatur oleh yang di Atas”. Pernyataan klise ini sering saya dengar, tapi, apakah saya harus tetap menjadikan pernyataan itu sebagai pegangan. Tentu tidak bisa!

Melihat kondisi ini, saya merasa khawatir dan prihatin terhadap masa depan jurnalis muda di Aceh, dan Indonesia pada umumnya. Dalam lonjakan semangat untuk belajar menulis dengan mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik, justru masa depan mereka begitu suram. Bukan suram karena sikap diri, melainkan suramnya kehidupan yang harus dijalani. Karena, di Indonesia, sangat sedikit media yang benar-benar bertanggungjawab terhadap jurnalisnya.

Ketika mereka melihat kehidupan jurnalis di lapangan , saya ragu apakah mereka dapat meyakinkan diri, bahwa, menjadi seorang jurnalis adalah pilihan utama dan tujuan dalam hidup!

Banyaknya media “bajingan” yang penuh tipu daya, lalu kemanakah para jurnalis muda harus berlabuh? Apakah ada yang peduli ? Apakah ada kekhawatiran ?

Meskipun, lagi-lagi, diakui, itu semua tergantung pada pribadi masing-masing. Jika anda ingin maju dan berkembang, belajar dengan tekun, pasti bisa!

Namun, dengan kondisi dengan “kekacauan” seperti diatas, apakah ada jaminan bagi jurnalis muda untuk terus bertahan? Karena, selama menjadi jurnalis, saya melihat langsung bagaimana jurnalis berjatuhan dan banting setir.

Ribuan jurnalis muda, saat ini, aktif belajar di berbagai tempat. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, dengan minimnya fasilitas, mereka tetap semangat mengejar cita-cita.

Karena, pengalaman di lapangan, banyak jurnalis yang tergelincir untuk terlibat aktif dalam politik praktis dan “terpaksa” menjadikan posisi jurnalis sebagai batu loncatan dengan menjadi bupati atau lainnya. Tidak sedikit pula jurnalis yang menjadi tameng untuk melindungi pejabat dari kasus korupsi.

Paling tragis, tentu saja, ketika saya melihat seorang jurnalis benar-benar terlibat dalam aksi kejahatan, mulai dari perdagangan obat terlarang hingga kejahatan kriminalitas lainnya.

Mengapa hal ini terjadi? Saya yakin, kita semua sudah tahu jawabannya.

Akhirnya, menjadi petani ternyata menjadi pilihan terbaik untuk terus hidup. Tak perlu neko-neko. Tak perlu memakai “topeng” kemunafikan.

Advertisements

‘’Dosa besar’ jurnalis dan Keprihatinan publik

Standard

http://alamatmiring.blogspot.comBekerja cepat dalam waktu singkat Dewan Pers sudah dapat mengumumkan hasil pemeriksaan silang terhadap empat wartawan dari Harian Umum Kompas, Harian Seputar Indonesia, Detikcom, dan Metro-TV. Hasilnya, keempat wartawan itu (namanya dirahasiakan, pen) dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik (KEJ).

Kita membagi dua pelanggaran KEJ. 1. Pelanggaran berat dengan hukuman diberhentikan. 2. Pelanggaran ringan. Artinya, masih dapat meneruskan profesinya meski sanksi tetap diberi pada wartawan maupun medianya.

Saya menilai wajar saja kalau muncul tanggapan yang pro dan kontra terkait upaya pembelaan diri dari wartawan Kompas, di mana ia tetap ngotot tak melakukan kesalahan. Apalagi, hukum kita sebagaimana tercantum dalam KEJ; insan pers wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah (Pasal-3).

Jadi, kalau ada pihak yang menilai putusan Dewan Pers sangat berat karena memvonis keempat jurnalis yang bekerja di media papan atas itu melakukan pelanggaran KEJ dan mengusulkan kepada pimpinan medianya untuk diberhentikan, hal itu menurut saya wajar tentu bila ‘’terbukti’’ melakukan pelanggaran Pasal 6 KEJ.

Lantas, apa bunyi Pasal 6 KEJ? Di situ disebutkan: ‘’Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.’’ Berarti, perbuatan keempat wartawan media ‘’mainstream’’ itu dianggap Dewan Pers menyalahgunakan profesi, atau dianggap melakukan upaya pemerasan/menerima suap, atau melakukan kedua-duanya sekaligus.

Sampai artikel ini diselesaikan, baru tiga pimpinan media yang menanggapi cepat putusan Dewan Pers secara positif. Tinggal satu, pimpinan redaksi MetroTV belum memberi kepastian apakah akan memberhentikan atau meminta anggotanya mundur. Kabarnya, masih dalam klarifikasi agar tidak salah dalam memberhentikan seseorang karena menyangkut masa depan anggotanya sebagai jurnalis, dan sikap itu dianggap sesuai asas praduga tak bersalah. Namun tidak boleh terlalu lama, apalagi berusaha ‘’mengambangkan’’ masalah karena menyangkut citra dan kredibilitas media massa (pers) di mata publik.

Persisnya pada1 Desember 2010, Dewan Pers mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap empat jurnalis yang diduga dan dianggap melakukan ‘’dosa besar’’ yaitu pelanggaran KEJ. Selain memeriksa jurnalis bersangkutan, Dewan Pers juga meminta keterangan dari konsultan IPO Krakatau Steel Henny Lestari dan Mandiri Sekuritas selaku pihak yang melaporkan keempat wartawan itu. Kasusnya terkait dugaan adanya permintaan hak istimewa dari mereka–keempat wartawan– untuk membeli 1.150 lot saham, berikut mencuatnya isu pemerasan Rp450 juta.

Di mata Dewan Pers setelah membentuk tim langsung turun ke lapangan melakukan penelusuran. Hasilnya, Ketua Divisi Pengaduan Dewan Per Agus Sudibyo, menyatakan: Telah terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha keempat wartawan itu untuk mendapatkan saham perdana PT KS dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagai wartawan. Sedangkan terkait pemerasan Rp450 juta tidak terbukti.

Kalau Dewan Pers langsung mengambil putusan bahwa tindakan oknum jurnalis itu menimbulkan konflik kepentingan, interpretasi itu masuk akal. Karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di bursa efek, juga berusaha terlibat dalam proses jual beli saham untuk kepentingan pribadi. Inilah yang dianggap Dewan Pers bertentangan atau melanggar Pasal 6 KEJ.

Memang kalau jurnalis yang bertugas di bidang ekonomi dan bursa efek ikut ambil bagian dalam penawaran perdana saham PT Krakatau Steel (PT KS) jelas hal itu memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi. Bagaimanapun juga mereka mengetahui persis kondisi yang berkembang menjelang IPO (Initial Public Offering). Apalagi diduga kuat terdapat kejanggalan-kejanggalan melibatkan tokoh parpol berkuasa.

Harusnya, sebagai jurnalis mereka mengkritisi dan membuat berita sosial kontrol agar negara tidak dirugikan. Bukan malah ikut ‘’bermain’’ membeli saham bahkan meminta diberi kemudahan. Jadi, meskipun mereka membeli sebagaimana orang biasa, dengan uang sendiri, tetap saja dianggap salah karena adanya permintaan hak istimewa ada kemudahan, atau setidaknya tidak perlu antre dan repot.

Selain Pasal 6, masih ada pasal-pasal lainnya yang teramat penting diingat oleh para jurnalis agar terhindar dari perbuatan ‘’dosa besar’’ yaitu: Pasal-4 di mana wartawan dilarang membuat berita bohong. Pasal-7 pun harus dijalankan dengan tegar. Apapun risikonya; jurnalis wajib merahasiakan identitas narasumbernya sesuai kesepakatan.

Tapi, bagaimana kalau sampai polisi, jaksa, hakim meminta wartawan membuka identitas narasumbernya? Apakah akan dituruti demi tegaknya hukum? Jawabnya tidak! Wartawan harus patuh pada KEJ, titik! Sekalipun pada akhirnya sikap menggunakan ‘’hak tolak’’ guna merahasiakan narasumber akan berujung pada sanksi hukum baginya, seperti masuk penjara.

Begitu pula dengan pelanggaran pasal-pasal lainnya, sekalipun dalam kategori lebih ringan, namun tidak boleh dianggap hal biasa oleh para jurnalis. Setiap pelanggaran atau delik pers harus dianggap serius dan ditindaklanjuti segera mungkin, sesuai ketentuan yang berlaku, apakah hukum positif maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat kita.

Para pakar jurnalistik dalam dan luar negeri –sekalipun tidak selalu sama– pada umumnya sepakat KEJ wajib dijunjung tinggi. Tidak boleh dilanggar karena KEJ dibuat berdasarkan tuntutan masyarakat dan profesionalitas. Di Indonesia, termaktub dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dimaksudkan untuk menuntun jurnalis saat menjalankan tugasnya di lapangan dalam mencari dan menulis berita. Kalau ada sementara pihak menilai aturan dalam KEJ membuat jurnais tidak bebas dalam menjalankan fungsinya, sudut pandang seperti itu jelas salah. Kebebasan pers tentu ada batasnya.

Memang saat melakukan reporting setiap jurnalis diberi kebebasan, tak boleh menghalanginya, apalagi melakukan sensor, namun setelah liputan beritanya atau artikelnya dimuat, dibaca oleh umum, siapa pun yang merasa keberatan, terzalimi dapat menggunakan hak-haknya sesuai mekanisme yang berlaku. Gunakan hak jawab, adukan ke Dewan Pers jika memang belum merasa puas.

Insan pers dan media yang memegang teguh KEJ identik dengan wartawan profesional. Mereka sudah memiliki kompetensi cukup di bidang berupa: kemampuan teknis reporting (skill), ilmu yang cukup (knowledge), dan memiliki sikap/taat atas nilai-nilai (attitude).

Penaatan pada UU Pers No 40/1999 dan KEJ merupakan kewajiban yang tak boleh ditawar-tawar agar jurnalis terhindar dari delik pers, apakah pelanggaran berat majupun ringan. Dari merekalah bisa diharap lahir beragam karya jurnalistik bernilai tinggi, informasinya memberi manfaat dan mencerdaskan bagi masyarakat (publik).

Saat ini mengalir deras kritikan terhadap media massa, baik cetak, elektronik maupun online karena memang banyak ‘’penumpang gelap’’ yang memanfaatkan kebebasan pers untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Namun begitu, kita berharap masyarakat cerdas dalam memilah dan memilih media massa yang positif. Artinya, jangan membeli surat kabar, tabloid, majalah yang karya jurnalistiknya rendah. Bakan, merusak moral masyarakat. Tapi, belilah media massa yang positif. Artinya, isinya benar-benar berguna, memberi pencerahan dan mencerdaskan masyarakat.

Keluhan dan keprihatinan publik terhadap isi atau ‘’content’’ media massa akan dapat berkurang bila masyarakat semakin cerdas, berpendikan cukup, sehingga mereka tidak lagi membeli media massa yang pemberitaannya berselera rendah, ‘’berdarah-darah, sadis, cabul dan porno, sensasi dan bombastis’’.

Adalah tugas kita semua untuk mendidik masyarakat tidak membeli media massa negatif. Saatnya masyarakat melek media dan kritis. Kalau masyarakat tidak merespon tayangan sampah di televisi dan radio, online, maupun berita-berita berselera rendah di media cetak dipastikan eksistensi media massa negatif akan mati/bangkrut.

Sebaliknya, selama masyarakat masih mau menonton ‘’tayangan sampah’’ dan membeli media yang memuat berita-berita pornografi dan menghalalkan segala cara, maka akan sulit bagi pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers dan perangkat hukum untuk menindaknya.

Penutup

Pada hakikatnya media dan wartawan profesional punya kewajiban menjalankan ‘’amar makruf nahi mungkar’’. Itu sebabnya menjadi wartawan harus jujur, kritis, dan idealis, serta menjunjung tinggi KEJ dan hukum yang berlaku. Pelanggaran berat atau ‘’dosa besar’’ jurnalis harus dihindari. Sanksinya tegas. Kasus yang menimpa empat jurnalis ibukota hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya insan pers.

Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi media massa negatif dengan tidak menonton dan tidak membeli produk ‘’sampah’’. Jadi, jangan hanya prihatin saja. Publik berhak mengontrol media massa agar tidak kebablasan.***** (Sofyan Harahap : Penulis adalah wartawan Waspada )

Keresahan Saat Menulis (Jangan Buang Tulisan Anda)

Standard

Manulis, mungkin sebuah pekerjaan yang mudah dan ringan. Terkesan sepele. Apalagi, jika sebuah tulisan hanya berupa plagiat (copy paste, mencontek, nyeplak), tentu sangat mudah dan tidak harus memeras keringat dan memutar otak hingga duduk berjam-jam didepan meja.

Akan tetapi, keresahan itu hadir, saat kita mencoba menulis dari “nol”. Rasa bingung, penat, galau dan suntuk secara tiba-tiba menyerbu benak dan pikiran. Lembar-lembar halaman buku, ribuan kata-kata, sering dengan “sengaja” kita buang atau didelete dari komputer.

Mengapa hal itu kita lakukan? tidak lain karena kita merasa tulisan tersebut tidak layak untuk dibaca, sangat buruk untuk dikatakan sebagai sebuah tulisan.

Kekesalan ini, sering sekali berimbas kepada “kemalasan” dan “kebosanan” akibat merasa gagal dan tidak mampu. Fatal!

Berdasarkan pengalaman penulis-penulis sukses di dunia, hasil jerih payah otak yang mereka tuangkan dalam secarik kertas, menjadi mutiara yang harus tetap disimpan. Terlalu mahal untuk dibuang begitu saja.

Keringat, pikiran serta tenaga yang tercurah saat menulis adalah sebuah pengorbanan yang tidak semestinya dibuang begitu saja.

Tindakan ini akan menjadi sia-sia dan percuma. Karena, mutiara-mutiara hasil pemikiran yang telah tertulis itu, suatu hari nanti akan sangat dibutuhkan dan diperlukan. Jika kita membuang mutiara yang terkadang hadir disaat moment-moment tak tersangka itu, adalah sebuah ide-ide cemerlang dari isi otak kita.

Mengapa demikian?

Karena, bisa jadi, hari ini tulisan kita yang masih “bau kencur” itu belum bermanfaat dan tidak sesuai moment. Namun, ketika moment itu hadir, tentu mutiara yang telah kita hasilkan bisa kita buka kembali dan di publish untuk berbagai kepentingan.

Moment-moment penting tidak akan terjadi berulang untuk kedua-kalinya. Pun, bila terjadi berulangkali, belum tentu jalan pemikiran kita masih sama seperti saat awal tulisan dibuat. Tentu, tulisan yang kita delete, tulisan yang kita buang, akan menjadi abu dan sia-sia.

Biarkanlah keresahan, kegalauan saat menulis itu hadir. Karena, tanpa sadar, kegalauan dan keresahan saat menulis, adalah sebuah metamorfosa yang akan membimbing pikiran menjadi “matang” untuk melahirkan tulisan-tulisan  yang lebih baik.

Keresahan dan kegalauan merupakan arena bagi kita sebagai penulis.

So, menulislah. Biarlah mutiara yang bersemayam didalam pikiran terburai menjadi untaian kata, menjadi barisan huruf bermakna. Jangan mudah menyerah, dengan membuang semua mutiara itu. Moment-moment yang tertuang dalam tulisan, suatu saat akan menjadi “hits”.

Nah, disaat itulah mutiara yang kita “anggap” tidak layak itu bisa dikeluarkan. surprise!

Satu hal yang pasti. Penilaian baik buruknya sebuah tulisan, bukanlah dalam kacamata pribadi saja. Akan tetapi, penilaian akan datang dari orang lain, yang telah membaca mutiara yang kita hasilkan.

…………….. mau belajar nulis dulu ah…………… 🙂